Mobil Hybrid Diusulkan Bebas Ganjil Genap, Kemenperin Dorong Insentif Baru

ARUSWARTA.ID - Pemilik mobil hybrid berpeluang memperoleh kemudahan berkendara di kawasan yang menerapkan aturan ganjil genap. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pemberian insentif nonfiskal bagi kendaraan elektrifikasi, termasuk kemungkinan pembebasan dari pembatasan lalu lintas berdasarkan pelat nomor.

Usulan tersebut disampaikan Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji setelah bertemu dengan pengurus Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) di Jakarta pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Namun, rencana itu belum menjadi kebijakan yang berlaku. Hingga Minggu, 25 Oktober 2026, belum ada pengumuman resmi mengenai penerapan pembebasan ganjil genap bagi mobil hybrid maupun tanggal mulai berlakunya aturan tersebut.

Sarmuji menjelaskan bahwa insentif kendaraan ramah lingkungan tidak harus selalu berupa keringanan pajak. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan kemudahan administratif, akses bebas ganjil genap di perkotaan, hingga fasilitas parkir khusus.

Baca Juga: Pemutihan Pajak Kendaraan Oktober 2026 di 15 Provinsi, Cek Jadwal dan Syaratnya

Bukan Hanya Mobil Hybrid yang Diusulkan Bebas Ganjil Genap

Usulan Kemenperin tidak terbatas pada mobil hybrid konvensional. Pemerintah juga mendorong kemungkinan insentif bagi kendaraan plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) dan range-extended electric vehicle (REEV).

Ketiga teknologi tersebut memadukan sistem penggerak listrik dengan mesin pembakaran internal, meskipun cara kerja dan ketergantungannya terhadap pengisian daya berbeda.

Mobil hybrid konvensional menggunakan mesin bensin dan motor listrik yang bekerja secara terintegrasi. PHEV memiliki baterai yang dapat diisi melalui sumber listrik eksternal, sedangkan REEV menggunakan mesin pembakaran internal untuk membantu menghasilkan listrik dalam sistem penggeraknya.

Menurut Sarmuji, pemberian fasilitas tambahan dapat membantu memperluas pasar kendaraan elektrifikasi sekaligus mendorong efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

Kemenperin menilai kendaraan dengan teknologi tersebut berpotensi mendukung transisi menuju transportasi yang lebih hemat energi. Selain itu, penggunaan kendaraan elektrifikasi dinilai dapat membuka kesempatan bagi industri komponen otomotif dalam negeri untuk beradaptasi secara bertahap.

Mengapa Pembebasan Ganjil Genap Diusulkan?

Selama ini, kendaraan listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) memperoleh pengecualian dari aturan ganjil genap Jakarta. Sementara itu, mobil hybrid belum secara otomatis menikmati fasilitas yang sama.

Kemenperin ingin memperluas bentuk dukungan kepada kendaraan elektrifikasi melalui insentif nonfiskal. Dengan adanya kemudahan tersebut, pemerintah berharap masyarakat memiliki lebih banyak pilihan ketika mempertimbangkan kendaraan yang lebih efisien dalam penggunaan energi.

Pembebasan ganjil genap juga berpotensi menjadi daya tarik bagi konsumen di kota besar yang setiap hari menghadapi pembatasan kendaraan pada jam sibuk.

Meski demikian, manfaat terhadap kemacetan dan kualitas udara perlu dinilai secara menyeluruh. Pengecualian bagi kelompok kendaraan tertentu tidak otomatis mengurangi jumlah kendaraan di jalan, sehingga desain kebijakan dan evaluasi dampaknya tetap penting.

Aturan Jakarta Masih Berlaku, Mobil Hybrid Belum Otomatis Bebas

Bagi warga Jakarta, hal yang paling penting adalah membedakan antara usulan pemerintah pusat dan ketentuan lalu lintas yang telah berlaku.

Berdasarkan informasi resmi Pemprov DKI Jakarta, aturan ganjil genap masih mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019. Pengecualian telah diberikan kepada beberapa jenis kendaraan, termasuk kendaraan berbahan bakar listrik.

Pada 30 September 2026, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin juga menyatakan belum ada keputusan mengenai perubahan aturan ganjil genap. Pemerintah daerah masih melakukan evaluasi terhadap kebijakan pembatasan lalu lintas tersebut.

Artinya, pemilik mobil hybrid belum dapat menganggap kendaraannya bebas melintasi ruas ganjil genap hanya berdasarkan usulan Kemenperin.

Sebelum ketentuan baru diterbitkan, pengendara tetap perlu mengikuti aturan yang berlaku di wilayah masing-masing. Perubahan kebijakan juga membutuhkan koordinasi dengan pihak terkait, terutama karena penerapan ganjil genap melibatkan kewenangan pemerintah daerah dan pengelola lalu lintas.

Penjualan Mobil Hybrid Capai 65.968 Unit

Usulan insentif ini muncul ketika pasar kendaraan elektrifikasi di Indonesia terus berkembang.

Data distribusi kendaraan dari pabrik ke dealer (wholesales) yang dikutip dari Gaikindo menunjukkan mobil hybrid mencatatkan penjualan sebanyak 65.968 unit sepanjang Januari–September 2026.

Pada periode yang sama, distribusi mobil listrik berbasis baterai mencapai 117.218 unit. Total pasar otomotif nasional tercatat sebanyak 679.020 unit. Dengan demikian, mobil hybrid menyumbang sekitar 9,72 persen dari total pasar, sedangkan mobil listrik berbasis baterai mencapai 17,26 persen. 

Angka tersebut memperlihatkan bahwa mobil hybrid tetap memiliki tempat di pasar otomotif nasional, meskipun jumlah distribusinya masih berada di bawah kendaraan listrik murni.

Pemberian insentif tambahan berpotensi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi minat konsumen. Namun, dampak terhadap penjualan baru dapat dinilai setelah bentuk kebijakan, persyaratan penerima, dan waktu penerapan ditetapkan secara resmi.

Kemenperin Akan Koordinasi dengan Kementerian dan Pemerintah Daerah

Realisasi pembebasan ganjil genap tidak cukup hanya melalui pernyataan atau usulan dari satu kementerian. Pemerintah perlu menyelaraskan kebijakan dengan instansi yang mempunyai kewenangan dalam pengaturan lalu lintas dan pemberian insentif kendaraan.

Sarmuji menyatakan Kemenperin akan mengomunikasikan rencana insentif dengan berbagai pemangku kepentingan. Selain fasilitas nonfiskal, kemungkinan dukungan fiskal berupa keringanan pajak juga disebut menjadi bagian dari pembahasan.

Namun, hingga 25 Oktober 2026, belum ada rincian final mengenai jenis kendaraan yang akan memenuhi syarat, mekanisme pembebasan, wilayah penerapan, maupun jadwal implementasi.

Karena itu, masyarakat sebaiknya menunggu pengumuman resmi sebelum menjadikan rencana tersebut sebagai pertimbangan utama dalam membeli mobil hybrid.

Kesimpulan

Kemenperin mendorong agar kendaraan hybrid, PHEV, dan REEV mendapat tambahan insentif, termasuk kemungkinan bebas ganjil genap. Usulan tersebut bertujuan memperluas dukungan terhadap kendaraan elektrifikasi, meningkatkan efisiensi penggunaan BBM, dan memperkuat industri otomotif nasional.

Meski demikian, mobil hybrid belum resmi bebas ganjil genap di Jakarta. Sampai Minggu, 25 Oktober 2026, usulan tersebut masih memerlukan pembahasan dan keputusan dari pihak-pihak terkait.

Pemilik kendaraan sebaiknya tetap mengikuti aturan ganjil genap yang berlaku dan memantau pengumuman resmi Kemenperin maupun Pemprov DKI Jakarta untuk mengetahui perkembangan kebijakan berikutnya.