Benarkah Mobil di Atas 1.400 CC Tak Bisa Beli Pertalite? Ini Faktanya

ARUSWARTA.ID - Pemilik mobil perlu lebih cermat menyikapi informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite yang beredar di media sosial. Salah satu kabar yang kembali muncul menyebut kendaraan dengan kapasitas mesin di atas 1.400 cc tidak lagi diperbolehkan mengisi Pertalite.

Kabar tersebut bahkan dikaitkan dengan pemberlakuan larangan mulai Juni 2026. Namun, informasi mengenai pembatasan berdasarkan kapasitas mesin tersebut tidak dapat dijadikan acuan sebagai aturan yang berlaku.

Dengan demikian, tidak tepat jika pemilik mobil langsung menyimpulkan bahwa kendaraan dengan mesin di atas 1.400 cc otomatis akan ditolak ketika hendak membeli Pertalite.

Pertamina Patra Niaga juga telah menyatakan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite bukan merupakan kebijakan yang ditetapkan pemerintah maupun regulator.

Masyarakat pun diminta tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan sumber dan dasar aturannya.

Bukan Kapasitas Mesin yang Perlu Dicermati

Daripada berfokus pada daftar mobil berdasarkan kapasitas mesin, pemilik kendaraan roda empat pengguna Pertalite justru perlu memperhatikan mekanisme Subsidi Tepat.

Berdasarkan laman resmi Subsidi Tepat MyPertamina, pembelian Pertalite untuk kendaraan roda empat telah menggunakan QR Code. Pemilik kendaraan harus mendaftarkan data diri dan kendaraannya terlebih dahulu untuk kemudian menjalani proses verifikasi.

Dalam proses pendaftaran, sejumlah dokumen perlu disiapkan, antara lain KTP, STNK, serta foto kendaraan. Data kendaraan selanjutnya akan dicocokkan sebelum QR Code dapat digunakan untuk transaksi BBM subsidi.

Artinya, persoalan yang perlu diperhatikan pemilik mobil bukan sekadar berapa kapasitas mesin kendaraannya, melainkan apakah kendaraan tersebut sudah terdaftar dan memenuhi ketentuan yang berlaku dalam program Subsidi Tepat.

Baca Juga: BBM Nonsubsidi Oktober 2026 Berpotensi Naik, Bagaimana dengan Pertalite?

QR Code Terikat dengan Kendaraan

Setelah kendaraan dinyatakan terverifikasi, pemilik dapat memperoleh QR Code untuk digunakan ketika melakukan pembelian BBM subsidi.

Pertamina menjelaskan bahwa satu kendaraan memperoleh satu QR Code. Kode tersebut perlu dijaga dan digunakan sesuai dengan kendaraan yang telah didaftarkan.

Karena itu, pemilik kendaraan tidak seharusnya menggunakan QR Code milik kendaraan lain. Penggunaan QR Code juga perlu mengikuti ketentuan yang berlaku agar transaksi tidak mengalami kendala.

Bagi pemilik mobil yang belum memiliki QR Code, pendaftaran dapat dilakukan melalui layanan resmi Subsidi Tepat. Setelah data kendaraan diverifikasi, QR Code dapat diunduh dan digunakan saat transaksi di SPBU.

Cara Mendaftar Subsidi Tepat untuk Mobil

Pemilik kendaraan roda empat yang menggunakan Pertalite dapat melakukan pendaftaran dengan menyiapkan beberapa dokumen.

Secara umum, tahapan yang perlu dilakukan meliputi:

1. Membuka layanan resmi Subsidi Tepat MyPertamina.
2. Membuat atau masuk ke akun.
3. Menyiapkan KTP, STNK, dan foto kendaraan.
4. Memasukkan data kendaraan sesuai dokumen.
5. Mengirim data untuk proses verifikasi.
6. Menunggu hasil pencocokan data kendaraan.
7. Mengunduh QR Code setelah kendaraan dinyatakan terverifikasi.
8. Menunjukkan QR Code ketika melakukan transaksi Pertalite di SPBU.

Laman resmi Subsidi Tepat menyebut proses pencocokan data kendaraan dapat membutuhkan waktu hingga 14 hari kerja.

Jangan Mudah Percaya Daftar Mobil di Media Sosial

Informasi mengenai kebijakan BBM bersubsidi cukup sering berubah atau dipelintir dalam bentuk unggahan media sosial. Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara wacana pembatasan, informasi yang belum ditetapkan, dan aturan yang sudah resmi diberlakukan.

Untuk mekanisme pembelian Pertalite, informasi resmi saat ini menunjukkan bahwa kendaraan roda empat pengguna Pertalite harus menggunakan QR Code Subsidi Tepat.

Sementara itu, klaim bahwa seluruh mobil bermesin di atas 1.400 cc otomatis dilarang membeli Pertalite tidak sebaiknya dianggap sebagai ketentuan resmi tanpa adanya dasar aturan terbaru dari pemerintah atau regulator.

Pemilik kendaraan dapat memeriksa informasi terbaru melalui kanal resmi Pertamina, Kementerian ESDM, BPH Migas, serta layanan Subsidi Tepat MyPertamina sebelum mengambil kesimpulan mengenai hak pembelian BBM subsidi.